Kementrian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Start date: October 12, 2021 End date: October 18, 2021

Kementrian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pengumuman Pengadaan

Kode Tender:74649064

Nama Tender: Rekonstruksi Jalan Bts. Wates - Milir – Sentolo

Tanggal Pembuatan: 07 Oktober 2021

Pengumuman Pascakualifikasi: 09 Oktober 2021 16:00 - 18 Oktober 2021 16:30

Instansi: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Satuan Kerja: Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi di Yogyakarta

Kategori: Pekerjaan Konstruksi

Sistem Pengadaan: Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Tahun Anggaran: APBN 2021  

Nilai Pagu Paket: Rp 113.424.971.000,00          

Nilai HPS Paket: Rp 113.274.820.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran: Harga Satuan

Lokasi Pekerjaan: KAB. KULONPROGO - Kulon Progo (Kab.)

Kualifikasi Usaha: Perusahaan Non Kecil

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin Usaha

Jenis Izin: Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi

SIUJK: Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku dan tidak dalam masa perpanjangan

SBU: Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Usaha Besar, sub bidang klasifikasi atau layanan SI003 Jasa Pelaksanaan untuk Konstruksi Jalan Raya kecuali Jalan Layang Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara

Memiliki NPWP

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2020

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)

b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

d) KTP.

Surat Pernyataan:

a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;

c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan

f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak KSWP tahun 2020

Memiliki Kemampuan Dasar KD dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi atau layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya

Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan
Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan

SKN/SKP
Memenuhi Sisa Kemampuan Paket SKP

Eprocurument Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat