Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pengumuman Pengadaan

Kode Tender : 72458064

Nama Tender : Rehabilitasi Jalan Kandangan - Lumpangi (Longsoran)

Tanggal Pembuatan : 26 Maret 2021

Instansi : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Satuan Kerja : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALSEL

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Sistem Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Tahun Anggaran : APBN 2021  

Nilai Pagu Paket Rp 12.000.000.000,00    

Nilai HPS Paket  Rp 12.000.000.000,00

Cara Pembayaran : Harga Satuan

Lokasi Pekerjaan             

Kecamatan Loksado - Hulu Sungai Selatan (Kab.)

Kecamatan Piani - Tapin (Kab.)

Kecamatan Paramasan - Banjar (Kab.)

Kualifikasi Usaha : Perusahaan Non Kecil

Syarat Kualifikasi            

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin Usaha

Jenis Izin : Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi

Izin Usaha Jasa Konstruksi IUJK  yang masih berlaku sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Dalam hal IUJK diterbitkan oleh lembaga online single submission OSS, IUJK badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia

Sertifikat Badan Usaha SBU : dengan Kualifikasi Usaha Menengah dan dengan Kualifikasi Usaha Kecil apabila berKSO dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasilayanan Jasa Pelaksanaan Jalan Raya Kecuali Jalan Layang Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacuan Bandara SI003

Memiliki TDP atau NIB

Memiliki NPWP

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)

b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

d) KTP.

Surat Pernyataan:

a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;

c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan

f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir SPT Tahunan 2019 atau 2020

Untuk kualifikasi usaha menengah, memiliki Kemampuan Dasar KD dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir

Untuk kualifikasi usaha kecil apabila berKSO dengan Kualifikasi Usaha Kecil, memenuhi Sisa Kemampuan Paket SKP dengan perhitungan SKP 5 P, dimana P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan

Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun

Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan

Laporan Keuangan

Laporan keuangan tahun 2019 atau tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

SKN/SKP

Memiliki Sisa Kemampuan Nyata SKN dengan nilai paling kurang sama dengan 10 sepuluh perseratus dari nilai total HPS

Eproc Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat