Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI

Kode Tender : 67044064

Nama Tender : PRESERVASI RUAS JALAN SP. DODINGA - SOFIFI - AKELAMO (Km.60) - PAYAHE - WEDA

Kode RUP : 26430283

Tanggal Pembuatan : 04 November 2020

Pengumuman Pascakualifikasi : 04 November 2020 20:30  16 November 2020 23:59

Instansi : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Satuan Kerja : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU UTARA

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Sistem Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Tahun Anggaran : APBN 2021

Nilai Pagu Paket : Rp 50.607.741.000,00

Nilai HPS Paket : Rp 50.607.741.000,00

Lokasi Pekerjaan :

Sp. Dodinga - Halmahera Barat (Kab.)

Sofifi - Akelamo - Payahe - Tidore Kepulauan (Kota)

Payahe - Weda - Halmahera Tengah (Kab.)

Usaha : Perusahaan Non Kecil

Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin Usaha

Jenis Izin : Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi

Ijin Usaha Jasa Konstruksi – IUJK : Klasifikasi Bidang Bangunan Sipil Usaha Besar

Sertifikat Badan Usaha – SBU : Bidang UsahaSub Bidang UsahaKlasifikasiSub Klasifikasi Usaha Besar , Bangunan Sipil, Subklasifikasi SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya kecuali Jalan Layang, Jalan Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara

Memiliki TDP atau NIB

Memiliki NPWP

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2019

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)

b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

d) KTP.

Surat Pernyataan:

a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;

c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan

f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan

Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun.

Persyaratan lainnya sesuai Dokumen Pemilihan

Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan

Laporan Keuangan

Laporan keuangan tahun 2019 disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan

- untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

SKN/SKP

Memiliki Sisa Kemampuan Nyata SKN dengan nilai paling kurang sama dengan 10 sepuluh perseratus dari nilai total HPS.

Apabila Dana dalam Dokumen anggaran yang telah disahkan maupun tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, Maka Tender dapat dibatalkan dan peserta tender tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

 

Eproc- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat