Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI

Kode Tender : 80963064

Nama Tender : Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan Toa Pejat - Rokot - Sioban (Simp.Logpon) dan Penggantian Jembatan Sagitsi Cs

Kode RUP : 36379870

Sumber Dana : APBN

Tanggal Pembuatan : 11 Agustus 2022

K/L/PD : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Satuan Kerja : PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Jenis Pengadaan : Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode Pengadaan   : Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya

Tahun Anggaran : APBN 2022

Nilai Pagu Paket : Rp 3.669.875.000,00

Nilai HPS Paket : Rp. 3.669.117.987,00

Jenis Kontrak  : Waktu Penugasan

Lokasi Pekerjaan : KAB. KEPULAUAN MENTAWAI - Kepulauan Mentawai (Kab.)

Kualifikasi Usaha : Besar

Persyaratan Kualifikasi

Memiliki TDP atau NIB

Memiliki NPWP

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)

1 tahun sebelumnya

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)

b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

d) KTP.

Surat Pernyataan:

a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;

c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan

f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak tahun 2021