PT PLN(Persero)

Pengumuman Pengadaan

INFORMASI PENGADAAN

No Pengadaan: EPROC-7300-20220411-7301-00003

Nomor RKS:0022.RKS/DAN.01.03/C49020000/2022

Nama Pengadaan: Jasa Overhaul Turbin-Generator Mean Inspection Unit 4 PLTU Asam Asam

Lokasi Pengumuman: UPK ASAM-ASAM

Tahap Pengadaan

Pengumuman Pengadaan: 12/04/2022 08:00 - 14/04/2022 16:00

Pendaftaran dan Download Dokumen Tender / RKS: 12/04/2022 08:00 - 22/04/2022 16:00

Pemberian Penjelasan: 18/04/2022 08:00 - 18/04/2022 11:00

Upload Dokumen Penawaran: 19/04/2022 08:00 - 25/04/2022 16:00

Kategori Pengadaan: JASA LAINNYA

Metode Pengadaan: TERBUKA

Metode Penawaran

Kualifikasi: Pasca Kualifikasi

Jenis Dokumen: Satu tahap dua sampul

Evaluasi Penawaran: Sistem Gugur

Metode Penawaran Harga: REVERSE AUCTION TERTUTUP

Kualifikasi Penyedia: Besar

Bidang dan Sub Bidang

Jasa Pemeliharaan Instalsi Tenaga Listrik: Pemeliharaan bidang Pembangkitan Tenaga Listrik

Syarat Kualifikasi

Detail Administrasi

1. Surat Pernyataan Minat: xiv. Asli Surat Pernyataan Minat yang bermeterai Rp. 10.000,-, bertanggal pada meterai, ditandatangani dan dicap (lampiran 3).

2. Pakta Integritas: xii. Asli Pakta Integritas yang bermeterai Rp 10.000,- dan bertanggal pada meterai, yang ditandatangani dan dicap perusahaan (lampiran 1). Jika membentuk persekutuan usaha (partnership), masing-masing anggota tetap melampirkan.

3. Bukti pelunasan kewajiban pajak Tahun terakhir (SPT/PPh): vi. Fotocopy bukti Penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2020 atau yang terbaru. Jika membentuk persekutuan usaha (partnership), masing-masing anggota tetap melampirkan.

4. SIUP/IUT (Ijin Usaha Tetap untuk PMA): ix. Fotocopy Surat Izin Usaha (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) yang diakui oleh Pemerintah dan masih berlaku dengan kualifikasi bidang mekanikal dan/atau elektrikal. Jika membentuk persekutuan usaha (partnership), masing-masing anggota tetap melampirkan.

5. Surat Ketetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP): v. Fotocopy Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika membentuk persekutuan usaha (partnership), masing-masing anggota tetap melampirkan.

6. Fotocopy Tanda daftar perusahaan/Nomor induk berusaha (NIB): viii. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Jika membentuk persekutuan usaha (partnership), masing-masing anggota tetap melampirkan.

7. Formulir Isian Dokumen Kualifikasi: xiii. Isian Data Formulir Penilaian Kualifikasi (lampiran 2). Jika membentuk persekutuan usaha (partnership), masing-masing anggota tetap melampirkan.

8. Surat Pernyataan Kebenaran Data: xix. Asli Surat Pernyataan Kebenaran Informasi bermeterai Rp 10.000,-, bertanggal pada meterai, ditandatangani dan di cap (lampiran 8).

9. Aturan Pencegahan Korupsi: xxi. Copy Aturan/ Pedoman dan Komitmen Pencegahan Korupsi pada Perusahaan atau Surat Pernyataan akan menerbitkan/ menyusun aturan/ pedoman dan komitmen terkait dengan Pengendalian Korupsi di Perusahaan (ditandatangani dan bermaterai).

10. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL): xi. Fotocopy Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) yang dikeluarkan oleh Badan yang berwenang dari Pemerintah yang masih berlaku dengan jenis usaha Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik/Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada subbidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap.

11. Perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat representasi persekutuan dan pihak yang mewakili persekutuan (dalam hal berbentuk persekutuan usaha/partnership): xv. Asli Surat Pernyataan Persekutuan Usaha (Partnership) bermeterai Rp 10.000,- bertanggal pada meterai, ditandatangani dan di cap (lampiran 4). Jika membentuk persekutuan usaha (partnership).

12. Kuisioner Integrity Due Diligence (IDD): xx. Asli Formulir Integrity Due Diligence (IDD) beserta dengan lampiran eviden data pendukung yang ditandatangani dan di cap (Lampiran 9).

13. Surat Perjanjian Konsorsium: i. Fotocopy perjanjian konsorsium dalam bentuk akta notaris jika calon penyedia barang/ jasa membentuk joint operation/ joint venture/ konsorsium (JO/JV/Konsorsium).

14. Surat Pernyataan tunduk kepada peraturan pengadaan PLN: xvii. Asli Surat Pernyataan Tunduk kepada Peraturan Pejabat Pelaksana Pengadaan bermeterai Rp 10.000,-, bertanggal pada meterai, ditandatangani dan dicap (lampiran 6).

15. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan: ii. Fotocopy Akta Perusahaan yang awal dan terakhir. Jika membentuk persekutuan usaha (partnership), masing-masing anggota tetap melampirkan.

16. Surat Pernyataan tidak dalam Pengawasan Pengadilan,tidak bangkrut,kegiatan usaha tidak dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana: xviii. Asli Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan tidak masuk daftar hitam bermeterai Rp 10.000,-, bertanggal pada meterai, ditandatangani dan di cap (lampiran 7).

17. Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL): x. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL) yang dikeluarkan oleh Ditjen Ketenagalistrikan atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang telah terakreditasi oleh Ditjen Ketenagalistrikan yang masih berlaku dengan jenis usaha Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik/Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada subbidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap.

18. Kartu Tanda Penduduk Pengurus: iii. Fotocopy E-KTP, Pengurus perusahaan dan atau Pemegang Saham. Jika membentuk persekutuan usaha (partnership), masing-masing anggota tetap melampirkan.

19. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan/ Keterangan Domisili: vii. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili atau yang sejenis. Jika membentuk persekutuan usaha (partnership), masing-masing anggota tetap melampirkan.

20. Surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 29 atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir: iv. Fotocopy bukti penerimaan surat atau Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29/perubahannya atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Desember 2021, Januari 2022 dan Februari 2022 yang sudah divalidasi oleh pihak berwenang (dapat menggunakan copy bukti elektronik). Jika membentuk persekutuan usaha (partnership), masing-masing anggota tetap melampirkan.

21. Struktur Organisasi Perusahaan: xvi. Asli Struktur Organisasi Perusahaan bermeterai Rp 10.000,-, bertanggal pada meterai, ditandatangani dan di cap (lampiran 5). Jika membentuk persekutuan usaha (partnership), masing-masing anggota tetap melampirkan.

Detail Keuangan

1. Referensi Bank: i. Asli Surat Referensi/Keterangan Bank yang berisi nomor rekening perusahaan.

2. Surat Dukungan Bank: iii. Asli Dukungan Bank minimal sebesar 10 % dari nilai harga penawaran (termasuk PPN). Dukungan Bank dikeluarkan oleh Bank Umum (bukan Bank Perkreditan Rakyat) dan bukan merupakan nilai pembulatan.

3. Company rating report from Dun & Bradstreet or equivalent: ii. Fotocopy DUNS NUMBER dalam Database D&B dengan rating kekuatan keuangan minimal 3A/3AA dan indikator risiko 3 yang diterbitkan oleh PT D&B (Dun & Bradstreet) atau setara Lembaga Pemeringkat Keuangan yang Kredibel

Detail Teknis

1. Sertifikat Ahli K3: iv. Fotocopy Sertifikat Ahli K3 dari Kementrian Ketenagakerjaan RI yang masih berlaku. Sertifikat tersebut harus sesuai dengan perusahaan Calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar.

2. Memiliki Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) atau OHSAS (minimal 18001:2007)

3. Data Personalia/Tenaga Ahli: v. Asli Daftar Tenaga Ahli bermeterai Rp 10.000,-, bertanggal pada meterai, ditandatangani dan di cap (lampiran 11). Disertai CV & Sertifikat Kompetensi tenaga ahli sesuai dengan yang dipersyaratkan.

4.ISO 9001   

5. ISO 14001

PT PLN(Persero)