Latar Belakang

1. Operasional perusahaan pertambangan pada umumnya berskala besar dengan sumber daya yang signifikan disertai dengan penggunaan teknologi canggih dan berinovasi berkelanjutan yang pada umumnya berasal dari impor, sangat terkait dengan regulasi kepabeanan.
2. Pemahaman terhadap regulasi kepabeanan masih kurang dapat berdampak terhadap kelancaran arus barang impor maupun ekspor
3. Perubahan regulasi kepabeanan yang dinamis serta kurangnya Perusahaan mengikuti sosialisasi di bidang kepabeanan mengakibatkan regulasi yang dipakai tidak update.
4. Tidak / belum beradaptasinya perusahaan atas perubahan regulasi kepabeanan menyebabkan perusahaan pertambangan belum memanfaatkan regulasi kepabeanan yang terbaru, misalnya pemanfaatan fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan fasilitas lainnya.

Perusahaan pertambangan umumnya memiliki beberapa potensi masalah kepabeanan di Indonesia karena kegiatan operasionalnya yang melibatkan impor barang-barang, ekspor hasil tambang, dan proses pengolahan yang kompleks. Beberapa masalah kepabeanan yang sering dihadapi oleh perusahaan pertambangan di Indonesia meliputi:

1. Klasifikasi dan Penilaian Kepabeanan: Salah klasifikasi atau penilaian nilai barang dapat menyebabkan masalah dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan, seperti bea masuk dan pajak. Perusahaan pertambangan harus memastikan penentuan klasifikasi dan nilai barang sesuai dengan ketentuan peraturan kepabeanan yang berlaku.
2. Izin dan Dokumen Kepabeanan: Proses perizinan dan dokumen kepabeanan yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghambat kelancaran proses impor dan ekspor barang. Perusahaan pertambangan perlu memperhatikan persyaratan izin dan dokumen kepabeanan agar tidak terjadi kendala di pelabuhan.
3. Kepatuhan Tarif Bea Masuk: Kewajiban membayar bea masuk atas impor barang-barang tertentu merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan pertambangan. Masalah terkait pemenuhan tarif bea masuk yang tidak tepat bisa menimbulkan konsekuensi hukum dan keuangan bagi perusahaan.
4. Audit Kepabeanan: Pemeriksaan atau audit kepabeanan yang dilakukan oleh otoritas berwenang dapat menimbulkan masalah jika ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan oleh perusahaan dengan fakta yang sebenarnya. Perusahaan pertambangan perlu menjaga ketelitian dan kepatuhan dalam pelaporan data kepabeanan.
5. Pengelolaan Barang Sisa Impor: Setelah proses impor selesai, pengelolaan barang sisa impor seperti limbah atau barang bekas juga menjadi perhatian karena terkait dengan peraturan kepabeanan terkait penanganan barang-barang tersebut.

Dampak

1. Akan menimbulkan kesalahpahaman / misunderstanding dalam penerapan aturan / ketentuan yang berlaku.
2. Menyebabkan kesalahan dalam proses pemenuhan formalitas kepabeanan yang berpotensi menimbulkan masalah saat customs clearance di KPPBC maupun post clearance audit di kemudian hari
3. Kegiatan impor terhambat dapat mengganggu proses kelancaran operasional Perusahaan.
4. Kesalahan yang timbul dapat berpotensi menimbulkan sanksi atau tambahan cost / biaya serta dampak negative lainnya bagi Perusahaan.

Dengan semakin kompleks dan dinamisnya perkembangan perdagangan internasional serta isu-isu kepabeanan terkini, khususnya di sektor pertambangan umum, maka perusahaan pertambangan perlu untuk me ‘refresh’ para pegawainya dengan pengetahuan dan peraturan kepabeanan terkini agar perusahaan dapat mengikuti perkembangan dan segera beradaptasi dengan ketentuan yang baru.

Sehingga diharapkan operasional perusahaan tetap terus berjalan lancar dan sekaligus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan kepabeanan yang berlaku.